Akibat Pengelolaan utang LN yang Serampangan KPK: Negara Terbebani Rp2,02 Triliun

Jakarta, (Analisa)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Indonesia terbebani sedikitnya Rp2,02 triliun akibat pengelolaan utang luar negeri yang serampangan.
Wakil Ketua KPK, Haryono mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan hutang luar negeri.
Haryono mengatakan, beban Rp2,02 triliun itu didapat atas audit BPK terhadap 66 perjanjian utang luar negeri senilai Rp45,29 triliun. Berdasar informasi, utang itu digunakan untuk membiayai sejumlah proyek di sembilan kementerian/lembaga serta beberapa BUMN.

Menurut Haryono, negara harus menanggung beban Rp2,02 triliun karena proyek tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam perjanjian. "Artinya, beban itu tidak perlu dibayar oleh Indonesia kalau proyek dilaksanakan tepat waktu," kata Haryono.

Audit terhadap perjanjian utang menyebutkan, beban Rp2,02 triliun berupa biaya komitmen dan eskalasi yang harus dibayar Indonesia karena tidak melaksanakan proyek seperti perjanjian. Beban biaya tambahan itu timbul atas pelaksanaan 25 proyek yang didanai utang luar negeri.

Haryono menjelaskan, audit BPK juga menyebutkan, utang luar negeri senilai Rp438,47 miliar tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan semula.
Utang yang tidak dapat dimanfaatkan itu sedianya untuk membiayai sembilan proyek di sejumlah instansi pemerintah.

Audit BPK menyatakan, utang yang tidak dapat dimanfaatkan itu disebabkan oleh lemahnya perencanaan, lemahnya koordinasi, serta lemahnya monitoring perjanjian utang.
Dalam audit terhadap 66 perjanjian utang luar negeri, BPK dan KPK juga mencatat ada dana talangan pemerintah sekira Rp5,04 miliar dan 4,23 juta dolar AS yang berisiko tidak bisa diganti oleh negara pemberi utang.

"Itu antara lain karena dokumen tidak lengkap dan tidak dipenuhinya syarat-syarat administratif," kata Haryono menambahkan.
Terkait keberadaan rekening khusus untuk menampung dana talangan pemerintah, Haryono menyatakan terdapat saldo sekira Rp74,34 miliar yang masih mengendap di 61 rekening.
Sejumlah rekening itu belum ditutup meski sudah memasuki tenggat waktu pemberian utang. "Bunga rekening-rekening itu masih berlangsung sampai sekarang," kata Haryono.

Dalam audit tersebut juga dinyatakan pengendalian atas aset negara yang berasal dari utang luar negeri tidak memadai. Hal itu mengakibatkan timbulnya risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset negara senilai Rp207,79 miliar.

Kemudian, terdapat sejumlah klausul yang tidak disyaratkan dalam perjanjian utang, sehingga berpotensi memberatkan keuangan negara minimal Rp36,38 miliar.
Klausul tersebut antara lain tentang biaya asuransi, biaya komitmen, dan biaya jasa bank penatausahaan.

Rencananya, KPK akan meminta klarifikasi dari Departemen Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga, serta sejumlah BUMN terkait potensi beban negara utang luar negeri tersebut. "Kita ingin hal-hal yang ditemukan BPK tidak terjadi lagi," kata Haryono.

Haryono menyayangkan pengelolaan utang luar negeri yang serampangan.
Dia mengatakan, pengelolaan utang luar negeri kemungkinan diperparah dengan pengelolaan kekayaan sendiri yang tidak semestinya. "Ada kemungkinan uang negara yang masih nganggur," kata Haryono menambahkan. (Ant)

BACAAN KEREN
JANGAN MALAS click sini
Memanfaatkan Waktu click sini

Obama Umumkan Rencana Pemerintah Selamatkan Sektor Perumahan AS

Arizona, (Analisa)

Presiden AS Barrack Obama, Rabu (18/2) atau Kamis (19/2) dini hari WIB, memaparkan rencana-rencana pemerintahannya untuk mengeluarkan AS dari resesi saat ini, termasuk dana khusus 275 miliar dolar AS yang khusus didesain untuk membantu sektor perumahan AS.
Dalam pidatonya di Arizona, Obama menegaskan bahwa bagaimana pun upaya yang diambil pemerintah AS, rakyat AS harus bersiap untuk menghadapi sejumlah persoalan.
“Kita semua harus menanggung akibat krisis sektor perumahan yang telah terjadi,” kata Obama dalam pidato pertamanya untuk memaparkan strategi pemerintahannya untuk menggairahkan kembali perekonomian AS yang terpuruk akibat krisis global yang diawali oleh bencana hipotek perumahan AS.

“Kita semua bahkan akan menanggung resiko yang lebih besar jika kita tak mengambil langkah menghentikan laju krisis saat ini,” tambah Obama.
Sehari sebelumnya, Obama menandatangani paket stimulus ekonomi senilai 787 miliar dolar AS dan pidato kali ini ia khususkan pada sektor perumahan.
Krisis hipotek perumahan merupakan awal dan pemicu krisis keuangan dan krisis AS yang kemudian menyebar ke negara-negara lain yang kemudian berubah menjadi krisis keuangan global.

Obama menegaskan, paket stimulus 787 miliar dolarnya itu didesain untuk menolong hingga 9 juta keluarga AS yang saat ini menghadapi persoalan perumahan.
Hingga 275 miliar dolar AS khusus dicanangkan untuk perumahan, termasuk 50 miliar dolar AS dari dana yang telah disepakati dalam rencana talangan sektor keuangan.
Dana senilai 75 miliar dolar juga dialokasikan untuk mengurangi beban kredit perumahan untuk 3 hingga 4 juta keluarga AS ‘yang tak mampu membayar kredit perumahan karena melonjaknya suku bunga bank’.

Pidato Obama ini disambut positif oleh bursa saham AS. Indeks Dow Jones naik 20,87 poin atau 0,28 persen ke posisi 7.573,47. Indeks Standard & Poor 500 naik 1,79 poin atau 0,23 persen ke posisi 790,96 dan indeks Nasdaq naik 8,56 poin atau 0,58 persen ke posisi 1.479,22.

Sejumlah analis menilai, para investor sebenarnya masih melihat bagaimana efektifitas program penyelamatan ekonomi Obama ini.
“Ada proses mengevaluasi rencana stimulus Obama ini dan investor masih melihat apakah rencana itu bisa bekerja baik di lapangan,” kata Giri Cherukui, Head Trader pada OakBrook Investment, Illinois, AS.

Pidato Obama ini juga memberi respon positif pada nilai tukar dolar AS. Dolar mengalami kenaikan terhadap mata uang utama dunia termasuk euro dan poundsterling.
Euro diperdagangkan pada 1,25 dolar AS turun dari 1.26 dolar AS in New York.
Poundsterling diperdagangkan pada 1,42 dolar AS turun dari 1,43 dolar AS di hari sebelumnya.(AP/tkz)

BACAAN KEREN:
JANGAN MALAS
WAKTU ITU HIDUP.click sini